JAKARTA – Anggota Komite BPH Migas, Yapit Sapta Putra, menyatakan bahwa pemanfaatan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk transportasi laut, khususnya kapal di wilayah kepulauan seperti Sulawesi Tenggara, telah memberikan kemudahan mobilitas bagi masyarakat dan memperkuat konektivitas antarwilayah.
“Operasional kapal yang dijalankan oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni memerlukan dukungan berbagai pihak. Salah satunya adalah BPH Migas yang berperan dalam mendistribusikan BBM bersubsidi. BBM bersubsidi ini memengaruhi harga tiket kapal, sehingga tarifnya menjadi terjangkau bagi masyarakat,” ujar Yapit saat meninjau Pelabuhan Bungkutoko di Kendari, sebagaimana dikutip dari siaran pers BPH Migas yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Salah satu armada andalan Pelni, Kapal Penumpang Jetliner, menjadi transportasi favorit masyarakat di kawasan tersebut. Kehadiran kapal ini mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah kepulauan.
“Jetliner adalah salah satu dari 25 kapal penumpang milik Pelni yang beroperasi dan telah menjadi pilihan utama masyarakat, khususnya bagi mereka yang bepergian antar pulau,” jelas Yapit.
Lebih lanjut, BPH Migas terus bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga, sebagai badan usaha yang ditugaskan mendistribusikan BBM, untuk memastikan ketersediaan dan penyalurannya di berbagai daerah tetap terjaga.
“Kami berharap sinergi antara BPH Migas, Pelni, dan Pertamina terus berjalan optimal agar layanan kepada masyarakat tetap terjaga,” tambahnya.
Senada dengan Yapit, Radityo Dimas, Supervisor BBM di Pelni, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen memastikan penggunaan BBM subsidi untuk transportasi laut sesuai dengan peraturan dan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah.
“Demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Sulawesi Tenggara, kami bersama BPH Migas terus mengawasi agar penggunaan kuota BBM subsidi untuk kapal sesuai dengan yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Radityo juga menyampaikan bahwa penyaluran BBM untuk kapal di pelabuhan dilakukan dengan pengawasan ketat, baik secara internal maupun eksternal.
“Kami bekerja sama dengan Surveyor Indonesia sebagai pihak independen untuk mengawasi setiap penyaluran BBM,” jelasnya.
Pengawasan BBM Nelayan
Selain itu, Yapit juga meninjau ketersediaan dan distribusi BBM untuk nelayan di wilayah Bombana, Sulawesi Tenggara.
Ia mengungkapkan bahwa penyaluran BBM kepada nelayan berdasarkan surat rekomendasi telah berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Salah satu SPBU Nelayan (SPBUN) di Bombana menunjukkan proses distribusi BBM yang baik. Kapal-kapal nelayan terlayani, dan surat rekomendasi telah disusun sesuai dengan format dan pengisian yang ditetapkan oleh BPH Migas,” katanya.
Yapit menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Kabupaten Bombana yang telah menjalankan penyaluran BBM sesuai regulasi, terutama bagi nelayan pemilik kapal di bawah 30 gross tonnage (GT).
“Mudah-mudahan pelayanan pengisian BBM bagi kapal nelayan kecil di SPBUN ini dapat terus berjalan lancar,” harapnya.
Dalam kegiatan tersebut, Yapit turut didampingi oleh Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Rayon II Sulawesi Tenggara, Ferdi Fajrian.
SUMBER : ANTARA. Sabtu (24/5/2025),
